Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, Komisi III DPR Republik Indonesia dan Pemerintah telah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disetujui menjadi undang-undang, dan diundangkan pada tahun 2025
Mengingat kita berada dalam masa transisi selama 3 tahun kedepan, maka Jaksa Agung menekankan kepada seluruh Jaksa khususnya para Jaksa baru untuk senantiasa aktif mempelajari pasal demi pasal di dalamnya
Dalam rangka pelaksanaan KUHP, Jaksa Agung mengatakan bahwa perlu dilakukan internalisasi di satuan kerja Kejaksaan dengan lebih banyak melakukan dinamika kelompok yakni mendatangkan ahli akademisi dan praktisi, sehingga ada keseragaman dan kesamaan mindset dalam pelaksanaan KUHP kedepannya
Simak berita selengkapnya di www.kejaksaan.go.id
